KM Bali 1-Tampaknya, persoalan maraknya peredaran Mamin impor yang terkesan tidak terkontrol oleh Pemerintah Kabupaten Dompu akhir-akhir ini mulai membuat "gatal" beberapa Konsumen yang juga merupakan tokoh-tokoh cukup penting di Dompu.
Kurnia Ramadhan, Salah seorang anggota DPRD Dompu yang juga prihatin dalam masaha ini pun akhirnya angkat bicara. Dirinya bahkan menekankan perlunya regulasi khusus seperti Perda yang mengatur tentang perlindungan Hak konsumen terhadap barang-barang yang dijual oleh para pedagang ini selain UU No.8 Tahun 1999 dari pemerintah pusat.
"Pemerintah seharusnya lebih Sensitif , jangan karena tidak ada gejolak, hanya diam saja. Karena mayoritas Penduduk di Kabupaten Dompu Muslim, maka pemerintah juga harus melindungi masyarakat Muslim ini terhadap beredarnya Produk makanan/minuman yang tidak berlabel halal, harus ada keberanian dari pemerinatah, jangka panjang ini perlu dipikirkan secara bersama - sama, harus ada regulasinya, terutama perda yang mengaturnya". Demikian yang diungkapkan Caleg Dapil 1 DPRD Dompu 2014 partai Hanura ini pada Kampung Media Via Akun Facebooknya (29/9) kemarin.
Kepada Masyarakat, dirinya menghimbau agar lebih cerdas dalam memilih produk yang layak dikonsumsi yakni yang sudah terjamin kesehatannya dan kehalalannya. "Yang paling penting masyarakat itu sendiri Cerdas terhadap melihat produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal". Jelasnya.[Ozyra]
Posting Komentar