 |
| Nurrahmi (Anggota Komisi I) |
KM Bali 1-Rencana penyertaan modal ke Bank NTB yang akan dilakukan oleh Pemkab Dompu tahun 2014 ini senilai 11 Milliar ditentang oleh wakil perempuan yang saat ini duduk di kursi DPRD Dompu. Dua orang wakil perempuan tersebut yakni anggota komisi II St Jubaidah dari Partai Indonesia Baru (PIB) dan Anggota Komisi I Nurahmi dari Partai PNI yang ditemui Media ini di Kantor Sekretariat DPRD Rabu (01/01) pagi tadi.
Menurut Nurrahmi pemberian suntikan dana senilai Rp. 11 Milliar kepada Bank NTB ini belum dapat dijelaskan secara terperinci oleh pihak Bank NTB. Hal ini mengakibatkan adanya keragu-raguan dari DPRD khususnya tim banggar untuk mengabulkan rencana penyertaan modal tersebut sebagai APBD Murni tahun 2014. "pihak Bank NTB kan belum benar-benar menjelaskan bagaimana uang itu nanti akan dikelola. Kita masih tunggu penjelasannya". ungkap Nurrahmi.
Namun, Nurahmi lebih menyarankan agar pemerintah mengalokasikan belanja daerah sebesar itu untuk meningkatkan program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Caranya yaitu dengan melakukan penainjauan langsung ke masyarakat bawah yang kira-kira belum merasakan "kue" pembangunan ini secara maksimal dan menanyakan apa kebutuhannya sehingga dengan dana tersebut dapat lebih menambah citra baik Pemerintah Kabupaten dimata masyarakat Dompu."Apa kekurangan masyarakat silahkan eksekutif tanyakan langsung dengan menyertakan pihak legislatif seingga kebutuhan masyarakat dapat lebih diketahui", tandasnya.
 |
| ST. Zubaidah (Anggota Komisi II) |
Dengan uang tersebut menurut Murrahmi Pemerintah dapat mengalokasikannya untuk pengobatan kaum Lansia yang masih kurang diperhatikan dan dapat juga mendirikan panti jompo."masyarakat tentu saja lebih penting dari pada BPD", tegas Nurrahmi.
Senada dengan hal tersebut, St Jubaidah juga menyarankan pemerintah jika penyertaan Modal kepada Bank NTB ini tidak berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dompu, maka alokasi dana sebesar itu dapat digunakan untuk peningkatan mutu dunia Pendidikan seperti peningkatan kesejahteraan guru dan pembangunan sekolah di daerah terpencil atau peningkatan kesejahteraan para bidan desa yang bertugas di daerah-daerah terpencil di kabupaten Dompu.
Namun Nurahmi kembali menegaskan pentingnya sikap saling terbuka dan saling bekerjasama yang intensif antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian anggran APBD sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.[Ozyra]
Posting Komentar