Ditanya Anggaran TMD, Kadis Budpar Marah

Dompu, KM Bali 1-Anggaran TMD saat ini bagi publik masih menjadi bayang-bayang. Ditambah pula oleh sikap Pemkab Dompu yang dinilai kurang transparan kepada publik terkait pengalokasian anggaran TMD tersebut. Hal ini terlihat dari sikap salah seorang Kadis yang relative menjadi tokoh utama dalam penyelenggaraan TMD yakni Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Sri Suzana ketika ditanya oleh wartawan seputar anggaran TMD yang dinilai sejumlah pihak Sukses itu.

Sayangnya, kepada wartawan Sri Suzana malah marah-marah saat ditanyai tentang beberapa Item penganggaran dalam RKA TMD yang dinilai berpotensi menimbulkan dugaan Mark Up anggaran. Awalnya, Sri Suzana menanyakan kembali kepada Wartawan dari mana wartawan memperoleh RKA TMD tersebut. Dirinya sempat pula menjelaskan bahwa pengalokasian anggran untuk even TMD tersebut tidak dapat dibuka kepada public sebelum ada audit dari pihak yang berwenang. Dirinya tidak menjelaskan lembaga Audit yang dimaksud.”Dari mana kalian dapat RKA ini. Itu kan belum bisa dibuka ke public sebelum ada tim yang mengaudit anggaran itu”, katanya.

Tidak lama setelahnya, melihat daftar pertanyaan wartawan seputar Item post anggaran yang dinilai berpotensi menimbulkan dugaan Mark Up itu, Sri Suzana geram dan memaki-maki di depan Wartawan yang saat itu merekam segala pembicaraannya. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan sumpah serapahnya dalam bahasa Dompu di depan wartawan yang saat itu sedang mewawancarainya dengan nada tinggi dan keras. Demi nilai kepantasan, redaksi Koran Kampung Media Dompu tidak dapat mempublikasikan sebagian pernyataan serta sumpah serapah Kadis Budpar Sri Suzana itu dalam tulisan ini.

Pada kesempatan lain (17/4) lalu, Anggota DPRD dari Partai PAN Ihwayudin menanggapi persoalan Anggaran yang dikucurkan untuk Even TMD ini. Menurutnya, meskipun pihaknya belum menerima Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran TMD dengan nilai tidak kurang dari 3 Milliyar Rupiah itu, dirinya menilai komposisi anggaran yang telah dikucurkan tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Hal tersebut dinilai dari aspek substansi penyelenggaraan kegiatan TMD untuk kepentingayah tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Tetapi kami tidak melihat dari aspek penganggarannya. Tetapi dari aspek substansi kegiatan TMD untuk keterwakilan kepentingan daerah ini apa?”. Ungkap Iwayuddin.

n daerah Dompu. “yang pastinya DPRD sejauh ini belum melihat laporan akhir pertanggung jawaban kegiatan TMD dari dinas Budpar. Kalu dilihat dari sisi anggaran memang

Menanggapi sikap Oknum Kadis Budpar Sri Suzana terhadap wartawan yang mewawancarainnya beberapa hari lalu terkait potensi adanya dugaan Mark Up anggaran TMD, Ihwayuddin menjelaskan wartawan merupakan mitra dalam hal ini Pemerintah. Dirinya menyayangkan kalau adanya SKPD dalam Pemkab Dompu tertutup dalam memberikan informasi. Pers  itu kan mitra. Jadi semua proses pembangunan,  termasuk didalamnya adalah kegiatan TMD ini tidak bisa juga dipisah dari peran kawan-kawan media Pers. Yang saya sangat sayangkankalu SKPD kita ini tertutup dalam memberikan informasi tentang kegiatan itu”, ungkapnya.[Oz] - 01