Dompu, KM – Menanggapi persoalan pengelolaan sampah oleh Pemda Dompu yang hingga kini belum terselesaikan, Ketua DPRD Dompu Yuliaddin, S.Sos menyesalkan sikap pemerintah daerah yang terkesan lamban dalam mencari solusi atas masalah tersebut padahal menurutnya persoalan sampah sebenarnya hanya persoalan kecil namun apabila tidak ditangani dengan cepat akan menimbulkan dampak negative yang cukup serius bagi masyarakat.
Yuliaddin beberapa hari lalu diruang kerjanya menyarankan Pemerintah daerah dapat lebih bekerja secara serius dan sistematis dalam pengelolaan sampah. Dirinya juga mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan tanah hamparan di Kabupaten Dompu yang sangat luas dan kosong sehingga tidak perlu kebingungan dalam mencari lahan tempat pembuangan Akhir sampah. "Kalau mereka bekerja sistematis, maka tidak akan ada masalah" katanya.
Ketua DPRD Yuliadin, S.Sos, ketika dihubungi diruang kerjanya belum lama ini menilai bahwa pemerintah tidak bekerja serius dan sistematis untuk menangani masalah sampah. Di Dompu, ujarnya, begitu luas hamparan wilayah yang masih kosong, yang bisa dimanfaatkan untuk membuat tempat pembuangan sampah secara permanen dan memenuhi standar. Namun faktanya, pemerintah pemerintah hingga saat ini tidak bisa menangani masalah sampah.
Ketua DPRD Dompu dari Partai PAN ini menekankan kepada Pemerintah daerah bahwa Lahan di Desa WOKO yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Tempat Pembuangan AKhir (TPA) sampah bukanlah solusi dari persoalan sampah selama ini. Menurut Yuliaddin ini justru akan menimbulkan reaksi protes dari warga yang bermukim di areal sekitar TPA tersebut. “Kalau saat ini pemerintah mendapatkan tempat alternatif di Desa Woko, maka tempat tersebut bukan jalan keluarnya, mengingat Woko adalah daerah pemukiman, tentunya akan berdampak negatif terhadap warga sekitarnya”, tegas yuliaddin.
Senada dengan hal tersebut anggota DPRD Ikhwayuddin mengingatkan pemerintah bahwa penempatan lokasi TPA di Desa Woko berpotensi menimbulkan protes dari masyarakat terutama warga setempat. Selain itu keputusan ini akan menghambat pembangunan dibidang lain seperti Kesehatan masyarakat, dan sector Pariwisata karena lokasi TPA tersebut berdekatan dengan jalur poros Pariwisata menuju Pantai Lakey. "Bule saja mengeluh bau sampah di TPA Woko, kan memalukan itu”, kata Ihwayuddin.
DPRD menyarankan kepada Pemerintah daerah untuk segera mencari lahan alternative lain sebagai TPA yang memenuhi standard dan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua DPRD menyatakan akan mendukung langkah pemerintah yang serius dalam menangani sampah sehingga tidak memperpanjang polemic terkait persoalan ini ditengah masyarakat Dompu.[Oz/KM]
Yuliaddin beberapa hari lalu diruang kerjanya menyarankan Pemerintah daerah dapat lebih bekerja secara serius dan sistematis dalam pengelolaan sampah. Dirinya juga mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan tanah hamparan di Kabupaten Dompu yang sangat luas dan kosong sehingga tidak perlu kebingungan dalam mencari lahan tempat pembuangan Akhir sampah. "Kalau mereka bekerja sistematis, maka tidak akan ada masalah" katanya.
Ketua DPRD Yuliadin, S.Sos, ketika dihubungi diruang kerjanya belum lama ini menilai bahwa pemerintah tidak bekerja serius dan sistematis untuk menangani masalah sampah. Di Dompu, ujarnya, begitu luas hamparan wilayah yang masih kosong, yang bisa dimanfaatkan untuk membuat tempat pembuangan sampah secara permanen dan memenuhi standar. Namun faktanya, pemerintah pemerintah hingga saat ini tidak bisa menangani masalah sampah.
Ketua DPRD Dompu dari Partai PAN ini menekankan kepada Pemerintah daerah bahwa Lahan di Desa WOKO yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Tempat Pembuangan AKhir (TPA) sampah bukanlah solusi dari persoalan sampah selama ini. Menurut Yuliaddin ini justru akan menimbulkan reaksi protes dari warga yang bermukim di areal sekitar TPA tersebut. “Kalau saat ini pemerintah mendapatkan tempat alternatif di Desa Woko, maka tempat tersebut bukan jalan keluarnya, mengingat Woko adalah daerah pemukiman, tentunya akan berdampak negatif terhadap warga sekitarnya”, tegas yuliaddin.
Senada dengan hal tersebut anggota DPRD Ikhwayuddin mengingatkan pemerintah bahwa penempatan lokasi TPA di Desa Woko berpotensi menimbulkan protes dari masyarakat terutama warga setempat. Selain itu keputusan ini akan menghambat pembangunan dibidang lain seperti Kesehatan masyarakat, dan sector Pariwisata karena lokasi TPA tersebut berdekatan dengan jalur poros Pariwisata menuju Pantai Lakey. "Bule saja mengeluh bau sampah di TPA Woko, kan memalukan itu”, kata Ihwayuddin.
DPRD menyarankan kepada Pemerintah daerah untuk segera mencari lahan alternative lain sebagai TPA yang memenuhi standard dan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua DPRD menyatakan akan mendukung langkah pemerintah yang serius dalam menangani sampah sehingga tidak memperpanjang polemic terkait persoalan ini ditengah masyarakat Dompu.[Oz/KM]
Posting Komentar