KM Bali 1 Dompu – Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Auditor, Inspektorat Kabupaten Dompu dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Bekerja sama menggelar Bimtek Penilaian Resiko dan Bimtek Sakip / Lakip Lingkup Organisasi Perangkat Daerah OPD Kabupaten Dompu selama 3 hari dimulai pada tanggal 14 sampai 16 November 2017. Di Aula Inspektorat Kabupaten Dompu.
Inspektorat Kabupaten Dompu mengundang BPKP Provinsi NTB agar meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Auditor Inspektorat, dan mengundang sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Dompu.
Pemateri Bimbingan Evaluasi Sakip / Lakip Lingkup Organisasi Perangkat Daerah OPD “Teguh Prihandono” Perwakilan dari BPKP Provinsi NTB bertujuan agar Inspektorat nanti mampu menilai Kinerja dari SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Dompu sehingga anggaran-anggaran yang ada di SKPD bisa lebih bermanfaat
Sedangkan Pemateri Bimbingan Penilaian Resiko khusus untuk sejumlah SKPD pelayanan publik, “Indra” juga perwakilan dari BPKP Provinsi NTB yang bertujuan adalah bagaimana bisa mematahkan resiko-resiko yang mungkin terjadi sehubungan operasional Organisasi sehingga tujuannya bisa tercapai.
Teguh Prihandono selaku Kooardinator Pengawasan (KORWAS) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada Media Koran ini menyampaikan mafaat dan Dorongan adanya APIP
“manfaat adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ini lebih terasa bagi pemerintah Kabupaten Dompu sehingga APIP bisa memberikan Dorongan dan memberikan Arliworning terhadap Resiko-resiko dan memberikan manfaat sehingga hal-hal yang bersifatnya hanya sekedar kegiatan tapi hubungan langsung dengan kinerjanya itu jauh, ini bisa diberikan Arliworning, ini nggak pas, ini kurang dan tata cara kerjanya perlu diperbaiki”, Jelasnya saat diwawancarai oleh wartawan Koran ini di ruangan tempat kegiatan tersebut.    
Lebih jauh Teguh Prihandono mempunyai harapan “dengan adanya peningkatan kapasitas SDM Auditor ini agar kedepannya inspektorat mampu menilai kinerja dari pada SKPD di kabupaten Dompu”, harapnya
Kepala Inspektorat Kabupaten Dompu Ir. H. Moh. Syaiful, M.Si kepada awak media menjelaskan tetang materi yang dipelajari bagaimana jajaran Inspektorat bisa menganalisis peta resiko yang muncul di SKPD begitu juga SKPD akan membuat peta resiko
“Kita akan mencoba mengarahkan jajaran Inspektorat itu bisa menganalisis peta Resiko yang akan muncul di SKPD, begitu juga SKPD itu akan membuat peta resiko dan infentarisasi masalah yang mungkin terjadi mengganggu kinierjanya”, Jelasnya
Lanjut H. Syaiful peserta bimtek setelah diberikan materinya akan dilanjutkan dengan praktek agar peserta bisa cepat memahami pengelolaan dan tata kelola
“setelah dikasikan pengarahan-pengarahan ini akan dilanjutkan dengan praktek, sehingga akan bisa mengatasi timbulnya masalah-masalah pengelolaan dan tata kelola pemerintah di masing-masing lininya begitupun Evaluasi Lakip sudah selesai dan akan dipertajamkan oleh Bapeda sebagai leding sektornya dan juga bagian Organisasi di Sekda”,tegasnya
Apa bila SKPD terjadi keterlambatan atau belum mengerjakan sesuai contoh yang sudah disampaikan Tambahnya, Inspektorat akan melakukan pembinaan dan cek di lapangan
“Kami akan melakukan pembinaan-pembinaan di lapangan melalui pemeriksaan-pemeriksaan kita cek apakah mereka sudah membuat itu, sesuai dengan contoh-contoh yang diberikan”, tegasnya
Berhubung analisis peta Resiko ini sangat penting maka kepala Inspektorat menyampaikan harapannya terhadap SKPD-SKPD di Kabupaten Dompu agar segera menyusun peta Resiko agar terhindar dari ketidak tercapainya kinerja
“Karna ini sangat penting, diharapakan kepada pimpinan Unit, Sekertaris dan Kasubag Program di seluruh SKPD untuk segera menyusun mengenai analisis peta resiko yang mengakibatkan terjadinya ketidak tercapai kinerja”, harapnya  [poris]

Posting Komentar

 
Top