Rombongan Warga Desa Kareke yang dipimpin oleh Ketua Karang Taruna A. Malik ini bermaksud untuk menemui Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat agar dapat menyalurkan kritik dan aspirasinya kepada Pemerintah Desa.
Tidak seperti pada tahun - tahun lalu, meskipun bermaksud menyampaikan pesan kritisnya, Tahun ini Warga yang berkunjung menggunakan Masker sebagai bentuk kepedulian warga terhadap pentingnya mentaati protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid 19 ini.
Berdasarkan pantauan langsung www.kmbali1.online, sebelum memasuki ruang Aula Kantor Desa, Warga terlebih dahulu mencuci tangan menggunakan sarana yang sudah disiapkan oleh Aparat Desa setempat.
Terkait kedatangannya itu, kepada www.kmbali1.online A. Malik menuturkan bahwa kunjungannya bersama warga yang lain pada hari itu adalah untuk menghadiri rapat Dengar Pendapat bersama BPD Desa Kareke.
"Kedatangan kami kemari hari ini adalah untuk menghadiri rapat Dengar Pendapat dengan BPD terkait pengelolaan APBDes Kareke yang menurut kami ada kejanggalan", tuturnya.
Sejumlah kejanggalan tersebut dipertanyakan A. Malik dan Warga yang hadir dalam rapat yang digelar oleh BPD Kareke dan dihadiri oleh tidak kurang dari 30 orang warga setempat.
Diantara Kejanggalan yang dipertanyakan warga antara lain, Belanja Pemeliharaan Taman bermain Anak milik Desa sebesar Rp.25.000.000,-. Sementara itu menurut A.Malik, Desa tidak memiliki fasilitas umum dimaksud.
"Ini aneh, kok bisa ada biaya pemeliharaan, padahal fasilitas Taman Bermain Anak itu sendiri tidak Ada", Tegas A. Malik.
Disamping itu, warga juga mempertanyakan Anggaran Senilai Rp.500.000.000,- yang disebut digunakan untuk pembebasan lahan.
"Lahannya ini dimana? Sepengetahuan kami lahan yang dibebaskan senilai 500 juta itu gak ada", Kata Wawan Purwanto yang juga menjabat sebagai Ketua Bumdes Kareke.
Menanggapi pertanyaan warga, Ketua BPD Mukti mengatakan bahwa semua pertanyaan serta aspirasi warga akan ditampung guna melakukan koordinasi dengan Kades Kareke agar hadir pada Rapat selanjutnya untuk menjawab pertanyaan warga.
Tidak hanya itu, dirinya mengakui sebagai Ketua BPD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan Pembangunan di Desanya, Mukti juga menemukan sejumlah kejanggalan seperti Pengadaan Internet dan Televisi yang diduga Fiktif.
Mukti mengatakan bahwa tidak ada fasilitas berupa Akses internet untuk umum di Desa Kareke selama pengawannya tahun ini. Demikian pula dengan pengadaan Televisi yang hingga saat ini belum direalisasikan.
"Ini memang kami juga temukan ada Penyimpangan, seperti Internet dan Televisi dengan nilai total Rp.5.000.000,-. Internet ini kan gak jalan, Televisi gak ada. Jadi begini, meskipun cuma 500 ribu tapi kalau banyak item seperti ini kan jadinya banyak juga. Ini juga akan kita tanyakan", Ungkap Ketua BPD.
Pada akhir agenda pertemuan, warga bersama BPD sepakat untuk mengundang Kades Kareke secara resmi untuk menjawab dan mengklarifikasi terkait isu penyimpangan dalam pengelolaan anggara APBDes 2020 ini pada Kamis, (7/1) pukul 08.00 Besok.(Oz)
Posting Komentar
Posting Komentar