KM Bali 1, Dompu-Pembayaran gaji Honorer Daerah di Kabupaten Dompu bakal dilengserkan dari serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bukan itu saja, Surat Keputusan (SK) Honor Daerah apakah di perpanjang atau dihentikan, itu tergantung sungguh keputusan Bupati Dompu. "Gaji honorer itu tergantung Pak Bupati, itu pun harus ada keputusan dan kesimpulan di Bulan Desember 2021," Kata Kepala BPKAD, Muhammad ST, kepada Wartawan, Jum'at (5/11/2021) usai rapat KUA PPAS RAPBD, kemarin malam.
Yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah saat ini kata Muhammad, ST adalah belanja gaji P3K dan CPNS yang baru direkrut tahun 2021 ini. Sementara itu sumber pendapatan daerah pada RAPBD 2022 menurun sedangkan kewajiban belanja malah meningkat.
Hal ini bakal memicu dikeluarkannya kebijakan yang ketat terhadap tenaga Honorer yang bekerja di instansi struktural Pemda Dompu.
"Dari sisi pendapatan kita berkurang dari sisi belanja kita bertambah," Terangya.
Formasi P3K yang berjumlah 682 dan CPNS berjumlah lebih dari 300 orang ini cukup membuat Pemkab dompu Kelabakan mencari sumber pembiayaan untuk membayar Gaji.
"Perhitungan P3K sebanyak 682 orang, dari tes yang kemarin yang lulus hanya 90, tahap kedua dan ketiga tidak akan lulus semua, maka kita alokasikan setengah dulu, kalau lulus semua kita upayakan untuk pembayaran itu jadi sementara ini kita anggarkan untuk setengahnya," Uraiannya.
Nasib honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun hingga saat ini bukanlah skema prioritas di bawah kepemimpinan AKJ-SYAH. "Apakah semua pegawai honorer yang di rekrut di perpanjang, itu tergantung dinasnya yang usul ke Bupati," Tuturnya.
Selain P3K dan CPNS yang menguras APBD, Program priotas AKJ SYAH juga bagian yang harus dibiayai melalui APBD. "Untuk membantu program yang di uraiakan pak bupati bisa di akomodir lewat DAK dan DAU dalam mewujudkan Dompu Mashur," Tuturnya, (As).
Posting Komentar
Posting Komentar