Dirjen PSP Kementerian Pertanian, Ir. Ali Jamil, MP, PH.D

KM Bali 1, Jakarta-Terkait proposal program upland yang dicanangkan Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu tahun 2022 yang tersendat. Kini di tanggapi oleh Direktur Jendral PSP Kementan, bahwa Proposal Upland untuk Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal diupayakan, hingga saat ini tengah diproses oleh Kementan RI.

"Proposal itu masih di proses dan kita kawal dari Kementan," kata Dirjen PSP Kementerian Pertanian, Ir. Ali Jamil, MP, PH.D, saat di konfirmasi via whasstapp, Jum'at (11/03/2022). 

Proposal yang diusulkan itu, kata Ali Zamil, saat ini tengah diurus di Kementan. Bahkan anggaran untuk kegiatan upland  tidak terkendala akibat Covid 19.

"Anggaran tidak ada masalah, sabar saja kita proses dan kawal," cetusnya. 

Fakka Sari, STP MSc, Pengelola Unit Kegiatan Pinjaman Luar Negeri Upland yang juga merangkap Sub-koordinator P3A Direktorat Irigasi Pertanian, dikonfirmasi via whatsapp, Jum'at (11/03/2022) mengatakan, Kabupaten Dompu telah mengusulkan Proposal untuk mengikuti kegiatan upland. Hanya saja Kabupaten Dompu disebut perlu melalui proses tahapan sesuai dokumen dan aturan yang ada. 

"Upland ini project berdurasi 5 tahun dengan  pembiayaannya dari pinjaman luar Negeri. Pemerintah Pusat yang meminjam. Kemudian ada sebagian nilainya di hibahkan kepada kabupaten/kota," ujarnya. 

Menurut Fakka Sari, kegiatan upland ini harus dinegosiasi dulu dengan pihak donor. Sebab pihak donor sudah mengunci Kabupaten yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Bahkan hal itu sudah disepakati sejak tahun 2020 lalu. 

Setelah dilakukan persentase oleh Dinas Pertanian Kab. Dompu, di Kementan, Fakka Sari, mengakui Daerah Dompu punya potensi untuk kegiatan upland. 

"Dari pendonornya sendiri belum setuju karena mereka harus melakukan studi dan mengumpulkan data terkait kelayakan Kab. Dompu untuk bisa ikut kegiatan Upland," pungkasnya. (As) 

Posting Komentar

Posting Komentar

 
Top