Foto Kadis DLHK Dompu, Jufri,ST (Kiri) BKPH Topaso, Faruk, S.Hut (Tengah) dan Kadis DLHK Provinsi NTB, Julmansyah, (Kanan) di Ruang tunggu Gedung Parenta Nggahi Rawi Pahu, Selasa (7/3) kemarin.
Para pihak mulai menyusun pola. Tidak hanya tim perumus yang akan dibentuk. Para pemangku kepentingan pun bakal dilibatkan. Meski urusan ini terkesan bagus. Justru menyisakan Sederet pertanyaan. Kenapa mesti urusan ini muncul pada musim politik? Padahal sepanjang tahun 2023 ini mulai masuk tahapan-tahapan pemilu.
Rencana Tim tersebut dikabarkan muncul di musim politik tahun 2023 ini. Hadirnya tim ini, untuk merumuskan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh para pihak yang dilibatkan nanti guna melindungi kelestatian Hutan, supaya tidak terkesan melampaui kewenangan. Meski soal kawasan hutan diselubungi janji politik Bupati Dompu, tapi dalam perjalanannya justru dihadang oleh aturan yang berlaku.
Jika Hutan ini dilindungi oleh sebuah janji politik, justru berbenturan dengan aturan yang berlaku. Meski dua tahun belakangan ini, Bupati Dompu, H. Kader Jaelani, terus memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat agar melestarikan kembali hutan atau menanam pohon.
Mestinya pihak berwenang mampu mengendalikan laju perambahan. Tapi faktanya, puluhan tahun belakang ini trend kerusakan itu meningkat secara signifikan. Jika merujuk pada data hasil riset Islamic relief dan Brin. 2022. Angka kerusakan itu, akibat alih fungsi lahan memperlihatkan wilayah Dompu lebih tinggi dibanding Kabupaten/kota di Provinsi NTB.
Direktur Gerilya LSM Gerakan Rakyat Peduli Lingkungan, Farid Fadlin Kepada kmbali1.com, menilai bahwa dibalik rencana itu, hanya sekedar membangun citra. Tidak hanya itu, menurutnya, rencana dibalik itu ingin melobi paket proyek. "Memang pertemuan itu hanya sekedar pencitraan dan lobi-lobi proyek," ujarnya.
Menurut aktivis lingkungan ini yang akrab disapa Chapuk Climber, bahwa perambahan hutan yang tidak terkendali itu justru mencuat aroma konspirasi. Mestinya, hutan yang sudah rusak ini harus dilestarikan kembali.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Julmansyah merespon bahwa kawasan hutan kembali dilestarikan. Perambahan hutan selama ini, ia mengaku karena keterbatasan personil. "hutan ini hancur bukan karena adanya program Perhutanan Sosial atau rehabilitas hutan," singkat Julmansyah, saat berkunjung di Dompu, Selasa (7/3) kemarin.
Kata Julmansyah, hasil koordinasi dengan wakil bupati dan setda bersama DLHK Dompu akan ada tim dibentuk untuk merumuskan bagaimana merespon keinginan politiknya Bupati Dompu supaya tidak melampaui kewenangan. "kesepakatan dalam pertemuan itu akan ada tim kecil yang merumuskan supaya draf langkah kita sama." katanya. (As)
Posting Komentar