Bupati Dan Wakil Bupati Dompu di dampingi Setda mengajak Aliansi Masyarakat Desa O'o untuk Melestarikan Kembali Hutan, Menjaga Lingkungan dan Menanam Pohon.
Kata Kader Jaelani, terkait kewenangan menutup kawasan hutan, pihaknya sudah minta ke pemerintah pusat agar kewenangan itu dikembalikan ke daerah. Namun Pemda Dompu hingga kini, belum bersurat secara resmi ke Pemerintah Pusat.
"Kita udah minta agar kewenangan itu dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten/kota, namun kita belum bersurat secara resmi." Akuinya.
Sementara ini, Pemda Dompu hanya fokus memberikan edukasi atau mengajak masyarakat untuk memperbaiki lingkungan, menjaga alam, menanam pohon serta melestarikan kembali hutan yang sudah rusak.
Diketahui eskalasi kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) nampaknya semakin luas. Meski program rehabilitasi dan perhutanan sosial kian diluncurkan. Rupanya program tersebut patut dipertanyakan? Justru deretan gunung semakin gundul tak terkendali.
Meski Bupati Dompu, H. Kader Jaelani sempat mengeluarkan surat edaran dan himbauan kepada masyarakat hingga ke Pemerintah Desa agar melestarikan kembali hutan yang sudah rusak. Namun surat himbau itu seolah-seolah tidak ditanggapi serius oleh masyarakat.
Hingga kini, dampak kerusakan hutan tidak hanya mengundang banjir bandang, yang mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur. Namun pasokan ketersediaan air bersih untuk masyarakat Dompu justru semakin berkurang.
Kader Jaelani mengaku bahwa anggaran untuk menjernihkan air yang keruh mencapai Rp.100 milyar. Jika Pemda Dompu mendatangkan pihak ketiga dari jakarta untuk mengelolah air bersih dengan sebesar anggaran itu, tentu menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dompu. Untuk itu, lebih baik kita merawat dan menjaga alam.
Terkait data kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang selama tiga tahun terakhir, media ini masih berupaya mengkonfirmasi dengan pihak terkait hingga berita ini dirilis. (As)
Posting Komentar