 |
| Ilyas Yasin M. M.Pd Dosen di STKIP YAPIS Dompu |
KM Bali 1-Menjelang Pilkada 2024, biaya politik yang tinggi menjadi sorotan utama di kalangan pengamat Dompu. Ilyas Yasin M. M.Pd seorang pengamat politik sekaligus akademisi dari STKIP Yapis Dompu, menekankan bahwa tingginya biaya politik tidak sepenuhnya bisa disalahkan pada calon kepala daerah. Menurutnya, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini.
Ilyas Yasin dalam pesan singkatnya via aplikasi WhatsApp Sabtu, 15 Juni lalu ke redaksi kmbali1.com, menjelaskan bahwa ini mungkin disebabkan oleh mahar politik yang tinggi yang dipatok partai pengusung. Sebab, syarat maju dalam pencalonan itu berdasarkan usulan partai atau gabungan parpol. "Bahkan, biaya politik yang mahal menjadi salah satu sumber korupsi kepala daerah dan menyebabkan mereka terjerat kasus hukum. Dalam hal ini, kita harus mendorong praktik politik tanpa mahar pada parpol", sebutnya.
Selain itu, terjadinya politik transaksional atau politik uang yang kian massif di masyarakat menurut Ilyas, juga berperan besar. Pemilih hanya memilih calon yang memberinya uang tanpa peduli kapasitas dan integritas calon. Ilyas Yasin juga mengutip seperti yang dikatakan Prof. Edward Aspinall, guru besar ilmu politik dari Australia, bahwa sejak 2015 kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan yang ditandai dengan menguatnya politik uang dan politik SARA. "Namun, menurut saya, sekarang ditambah satu lagi yakni politik oligarki", katanya.
Ilyas juga menekankan pentingnya edukasi dan advokasi untuk mengurangi politik uang. "Untuk mengurangi politik uang, maka yang harus dilakukan adalah melakukan edukasi dan advokasi yang melibatkan banyak pihak terutama kalangan masyarakat sipil. Sebab Pilkada seharusnya menjadi ajang kontestasi gagasan dan ide, bukan kontestasi politik uang," tegasnya.
Ilyas Yasin mengingatkan bahwa perubahan harus dimulai dari partai politik dan masyarakat pemilih agar demokrasi dapat berkembang dengan sehat dan berintegritas.[Oz]
Posting Komentar