 |
| Bambang Firdaus (Kiri) dan Abdul Kader Jaelani (Kanan) |
Bambang Firdaus (BBF), seorang pengusaha ternama, dilaporkan tengah membujuk beberapa tokoh untuk menjadi pendampingnya. Salah satu nama yang mencuat adalah Politisi dari PKB Muhammad Amin atau yang lebih dikenal dengan Nama Agil Mandiri. Namun, komunikasi antara keduanya masih menemui jalan buntu. Menurut sumber terpercaya, BBF menawarkan posisi wakil kepada Agil Mandiri dengan syarat harus menyiapkan dana politik 7 miliar rupiah. Namun, Agil Mandiri dikatakan hanya bersedia menyediakan 5 miliar rupiah, yang menyebabkan negosiasi berjalan alot.
Tak hanya Agil Mandiri, BBF juga dikabarkan mendekati Politisi Partai berlambang Ka'bah (PPP) Sirajuddin, dengan tawaran serupa. Sirajuddin diminta menyediakan dana 7 miliar rupiah untuk mendanai biaya politik Pilkada 2024 jika ingin menempati posisi wakil bupati.
Menanggapi isu ini, BBF melalui pesan singkat aplikasi WhatsAppnya memberikan pernyataan diplomatis. "Itu hanya d isukan saja.. karna komitmen politik ini tdk juga hanya semata berbicara uang.. tentu banyak hal lain yg lebih ptg yakni bagaimana manyamamakan hati dan pikiran utk sama2 membangun daerah", ujarnya Sabtu, 15 Juni Kemarin.
Masih dalam pesan singkat via WhatsApp, Pengusaha muda yang telah lama menggeluti dunia bisnis bidang keuangan ini menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin terseret dalam asumsi sebagian orang saat ini. Bambang menyebut bahwa dirinya tidak bisa melarang masyarakat untuk berpendapat tentang dirinya terutama pada tahun politik hari ini.
"Dan kami tdk bisa melarang masyatakat utk berasumsi lain2 ttg BBF hari ini", ungkapnya.
Lebih jauh, BBF menegaskan kesiapannya untuk bertarung dalam Kontestasi Pilkada 2024 ini. BBF mengakui bahwa dirinya bersama Tim saat ini tengah membangun komunikasi dengan beberapa calon Wakil yang akan berpasangan dengan dirinya. Bahkan Pengusaha Muda ini juga berjanji akan segera mengumumkan pasangannya dalam waktu tidak lama lagi.
"Pihak BBF sedang menjalin dan membangun komikasi intens dg bbrp calon wakil insya allah dlm waktu yg tdk terlalu lama kami akan memutuskan calon wakil.. soal alot itu biasa karana byk aspek2 yg menjadi pertimbangan.. hingga dapat ketemu satu kemufakatan komitmennya.. kami juga rdk mau terbaru2 dlm mengambil sikap.. persoalan kesiapan saya.. kami sudah siap.. makasih", tegas BBF.
Sementara itu, Abdul Kader Jaelani (AKJ) meski sudah memasang baliho berpasangan dengan H. Syahrul Parsan, ST, masih diisukan ingin mencari figur alternatif lain. Nama Arman, tokoh praktisi pendidikan dan pemilik Perguruan Tinggi STKIP Yapis Dompu, disebut-sebut menjadi alternatif untuk mendampingi AKJ. Atifis GP Anshor ini juga dinilai memiliki popularitas kuat di mata pemilih muda, terutama mahasiswa Kabupaten Dompu.
Selain BBF, petahana AKJ juga dikabarkan mengadakan komunikasi dengan Agil Mandiri untuk menjadi wakilnya. Namun sayangnya, AKJ belum merespon pertayaan media kmbali1.com yang mengkonfirmasi soal isu yang beredar tersebut.
Berhembusnya kabar mengenai persyaratan finansial ini mengundang respon dari kalangan pengamat politik. Salah satunya Dari Ilyas Yasin M.M.Pd, Dosen STKIP Yapis Dompu. Menurutnya, syarat finansial dalam negosiasi politik antar bakal calon tidak dapat dikaitkan dengan siap atau tidak siapnya figur bakal calon Bupati. Bahkan hal ini justru menjadi kewajiban para Pasangan Calon yang maju dalam Pilkada yang memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
"Kalau menurut saya bukan soal siap atau tidak siap ya bang tapi itu bagian dari konsekuensi pasangan yang maju dalam kontestasi elektoral yang membutuhkan biaya besar. Ini akan berlaku bagi siapapun. Jangankan maju dalam Pilkada jadi caleg saja pasti butuh biaya politik yang tidak kecil", Jelas pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP) Yapis Dompu ini Ahad, 16 Juni Sore tadi.
Soal biaya politik yang demikian besar, Ilyas Yasin mengatakan masyarakat tidak dapat menyalahkan Paslon yang maju dalam Pilkada. Karena menurutnya ada kemungkinan juga disebabkan oleh harga mahar yang tinggi dipatok oleh partai Pengusung Paslon. Fenomena ini menurutnya dapat memicu Korupsi para kepala daerah yang memenangkan Pilkada.
"Dalam konteks biaya politik yang jumbo maka kita tidak bisa menimpakan kesalahan itu kepada calon kepala daerah yang akan maju tapi ini juga beririsan dengan; boleh jadi disebabkan mahar politik yg tinggi dipatok partai pengusung. Sebab syarat maju dalam pencalonan itu berdasarkan usulan partai atau gabungan parpol. Bahkan cost politik yg mahal menjadi salah satu sumber korupsi kepala daerah dan menyebabkan mereka terjerat kasus hukum. Dalam hal ini kita harus mendorong praktik politik tanpa mahar pada parpol.", Jelas Ilyas.[Oz]
Posting Komentar