Soal PAD Dompu, Kemenkeu Bilang Rendah, OPD Bilang Baik-Baik Saja: Publik Curiga

Ilustrasi

Dompu, KM Bali 1– Laporan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu untuk semester pertama tahun 2024 menimbulkan keraguan di kalangan publik, setelah ditemukan perbedaan signifikan dengan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan.

Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Dompu, Farid Anshari, pada Senin, 1 Juli lalu di ruang kerjanya, memperlihatkan data laporan capaian PAD hingga 30 Juni 2024. Data tersebut menunjukkan capaian PAD sebesar Rp 56,65 miliar atau 49,98% dari target Rp 113,35 miliar. Farid mengklaim bahwa perbedaan data ini disebabkan oleh keterlambatan input dari instansi terkait ke aplikasi SIKD.

"Kadang-kadang ini karena ada kendala non teknis. OPD bersangkutan terlambat menginput, dan bisa juga karena memang capaiannya kurang begitu," kata Farid.

Namun, perbedaan yang mencolok ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Son Marhaen, seorang aktivis muda dari Desa Saneo, mengungkapkan kecurigaannya bahwa laporan capaian PAD oleh sejumlah instansi Pemda Dompu sengaja dibuat untuk menyenangkan atasan, yakni Bupati Dompu.

"Sebagai warga Dompu, wajar kita mencurigai seperti itu, dengan melihat selisih yang sangat signifikan antara laporan sejumlah instansi dengan data dari Kemenkeu sendiri. Publik pasti bertanya kenapa bisa rancu seperti itu? Pada intinya wajar kita duga OPD di Kabupaten Dompu ini bekerja 'Asal Tuan Senang' sehingga data yang dilaporkan oleh 15 instansi ini saya duga tidak akurat," tegas Son melalui sambungan telepon pada Senin, 10 Juli pagi.

Son menilai rendahnya realisasi PAD dan belanja daerah ini menunjukkan adanya kendala serius dalam pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dan perbaikan mendesak diperlukan agar pembangunan di Kabupaten Dompu tidak terhambat dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari anggaran yang telah disusun.

Keraguan publik terhadap keakuratan data ini menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dari Pemda Dompu, agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan anggaran dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan daerah.[Oz]