"Pembangunan berkelanjutan yang banyak mewarnai visi dan misi dalam dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota juga provinsi mensyaratkan kita harus mengelola lingkungan hidup dan kehutanan dengan lestari sebagai sistem penyangga kehidupan manusia," ujar Julmansyah.
Dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut, kelestarian lingkungan dan hutan dinyatakan sebagai salah satu pilar utama yang harus diprioritaskan di tengah laju pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
"Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi krusial untuk menjamin bahwa ekosistem tetap terjaga dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan tidak terganggu," lanjut Julmansyah.
Sektor kehutanan dan lingkungan hidup menjadi perhatian utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam konteks lokal, pengelolaan lingkungan yang baik tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan memberikan manfaat sosial serta ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Pemerintah daerah di berbagai wilayah, termasuk NTB, terus berupaya memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung kelestarian hutan dan lingkungan. Pengembangan kebijakan yang mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan serta penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran lingkungan menjadi fokus utama.
Julmansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. "Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pembangunan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi generasi kini dan yang akan datang," pungkasnya. (Alon)
Posting Komentar