Penulis: Fauzi Wahyudin.S.I.Kom.,M.Sos.
KM Bali 1-Di tengah hingar-bingar Pemilihan Bupati Dompu 2024, ada satu isu besar yang luput dari perhatian para kandidat: hutan yang kian rusak dan krisis lingkungan yang semakin memburuk. Ironisnya, di tengah kerusakan yang masif ini, tak ada satu pun calon bupati yang muncul dengan komitmen jelas untuk menyelamatkan hutan Dompu. Di mana suara para calon pemimpin yang seharusnya melindungi alam dan masa depan Dompu?
Kerusakan Hutan yang Semakin Parah: Fakta Menunjukkan Krisis yang Mendalam
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, sekitar 30% dari luas hutan di Kabupaten Dompu mengalami degradasi serius. Hutan yang dulunya menjadi penopang ekosistem dan sumber kehidupan bagi masyarakat kini telah rusak akibat berbagai aktivitas ilegal. Pembukaan lahan tanpa izin untuk perkebunan jagung serta praktik penebangan liar menjadi biang keladi kehancuran ini. Alih fungsi lahan yang terjadi tanpa regulasi ketat mempercepat laju kerusakan hutan, menyebabkan ekosistem hancur.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup NTB pada tahun 2021 melaporkan bahwa antara tahun 2010 hingga 2020, luas tutupan hutan di Dompu menyusut hampir 20.000 hektar. Sementara itu, laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 menyoroti bahwa Kabupaten Dompu menjadi salah satu wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Provinsi NTB. Laju kerusakan hutan ini, jika tidak dihentikan, akan membawa dampak buruk jangka panjang, seperti krisis air bersih, degradasi tanah, dan meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Kerusakan hutan Dompu tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lahan kritis yang ditinggalkan setelah pembalakan liar seringkali tidak bisa lagi digunakan untuk pertanian produktif. Hal ini berdampak langsung pada petani dan masyarakat lokal yang bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan. Data dari Badan Pusat Statistik NTB tahun 2023 menunjukkan bahwa di beberapa wilayah yang mengalami deforestasi parah, produktivitas pertanian turun hingga 15%.
Minimnya Komitmen Pemerintah Daerah dan Provinsi NTB: Kebijakan Tanpa Taring
Sayangnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dan Pemerintah Provinsi NTB terlihat pasif dalam menangani persoalan ini. Program rehabilitasi hutan yang pernah dijanjikan pada awal tahun 2020 justru berjalan setengah hati dan hanya sebatas simbolik. Hingga saat ini, tak ada strategi yang komprehensif untuk mengembalikan fungsi hutan atau menindak tegas para pelaku perusakan.
Penegakan hukum di sektor lingkungan hidup pun tampak lemah. Walhi NTB dalam laporan tahunannya menyebutkan bahwa dari puluhan kasus penebangan liar yang tercatat, hanya sebagian kecil yang diproses secara hukum. Dari kasus-kasus yang berhasil masuk ke pengadilan, sebagian besar pelaku hanya mendapatkan sanksi ringan, tanpa adanya efek jera yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa upaya penindakan tidak cukup kuat untuk membendung laju kerusakan.
Lebih lanjut, infrastruktur hukum di Dompu untuk menangani kejahatan lingkungan hidup belum memadai. Aturan daerah yang ada lebih banyak mengatur masalah teknis tanpa memperhitungkan kebutuhan ekologis jangka panjang. Alih-alih menciptakan regulasi yang melindungi hutan dari eksploitasi berlebihan, pemerintah daerah terlihat lebih fokus pada pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam tanpa pertimbangan lingkungan yang memadai.
Kandidat Bupati 2024: Gagal Menawarkan Solusi Konkret
Yang lebih mengecewakan, hingga saat ini, dalam masa kampanye Pemilihan Bupati Dompu 2024, tak ada satu pun kandidat yang secara tegas berbicara tentang krisis hutan dan upaya penyelamatannya. Dalam setiap debat publik dan kampanye yang diadakan, masalah lingkungan hidup tidak pernah menjadi fokus utama. Para calon bupati lebih sibuk menawarkan program-program ekonomi populis tanpa menyentuh isu lingkungan yang kian mendesak.
Padahal, Dompu membutuhkan pemimpin yang berani dan visioner, yang berani mengambil sikap tegas dalam perlindungan lingkungan. Hutan Dompu tidak hanya penting bagi keseimbangan ekosistem lokal, tetapi juga memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat regional. Tanpa adanya tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak pada penyelamatan lingkungan, masa depan hutan Dompu akan terus suram.
Penting untuk diingat bahwa masalah lingkungan adalah masalah yang berkelanjutan. Tanpa adanya langkah konkret dari para pemimpin yang berani, krisis ini akan terus berlanjut, dan dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang.
Tuntutan Masyarakat: Pemimpin yang Peka Terhadap Lingkungan
Sudah saatnya masyarakat Dompu bersikap lebih kritis dan menuntut lebih dari para calon pemimpinnya. Pemimpin yang ideal bukan hanya mereka yang mampu menjanjikan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga yang memahami bahwa lingkungan hidup adalah fondasi utama bagi kesejahteraan jangka panjang.
Dengan semakin kritisnya kondisi lingkungan di Dompu, publik berhak menuntut calon pemimpin yang benar-benar peduli dan berani mengambil langkah nyata. Program penyelamatan hutan dan lingkungan harus menjadi agenda prioritas, dengan kebijakan yang terukur dan terencana. Hutan yang rusak harus segera direhabilitasi, dan pelaku perusakan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Jika para calon bupati Dompu tidak berani bersuara dan mengambil tindakan konkret terkait penyelamatan hutan, maka jelas bahwa mereka belum layak untuk memimpin daerah ini. Masyarakat Dompu berhak mendapatkan pemimpin yang peduli dan memiliki visi jangka panjang untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
---
Opini ini menantang para calon pemimpin Dompu untuk lebih bertanggung jawab terhadap isu lingkungan yang kian mendesak, didukung oleh data dan fakta terkait kerusakan hutan serta ketidakpedulian pemerintah dalam mengatasinya.
Posting Komentar