 |
| Kurnia Ramadhan Wakil Ketua DPRD Dompu |
Dompu, KMBali1.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Kurnia Ramadhan dari Partai Gerindra, menyoroti isu dugaan eksploitasi ilegal yang mencuat setelah ditemukannya kolam lumpur di area konsesi PT. Sumbawa Timur Mining (STM). Ia menegaskan bahwa perusahaan tambang tersebut harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik dan tidak hanya sekadar memberikan klarifikasi setelah masyarakat menemukan kejanggalan di lapangan.
"PT. STM tidak bisa hanya bicara setelah ada temuan mencurigakan di lapangan. Sejak awal, mereka seharusnya transparan kepada masyarakat mengenai seluruh aktivitas eksplorasi yang dilakukan. Jangan tunggu masyarakat curiga, baru ada klarifikasi," tegas Kurnia dalam keterangannya, Rabu (3/4).
Kurnia menilai bahwa polemik terkait kolam lumpur ini semakin menegaskan kurangnya keterbukaan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Jika benar kolam tersebut digunakan untuk keperluan eksplorasi dan bukan untuk proses produksi, sebagaimana diklaim oleh pihak STM, maka seharusnya informasi ini disampaikan sejak awal kepada publik dan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, kehadiran PT. STM di Dompu telah menumbuhkan harapan besar bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan kesejahteraan, baik dari sisi lapangan pekerjaan maupun dampak ekonomi lainnya. Oleh karena itu, perusahaan wajib merangkul semua pihak, terutama warga Dompu yang selama ini berharap banyak dari keberadaan tambang ini.
"Warga Dompu sudah lama menaruh harapan pada PT. STM, karena ini adalah investasi besar di daerah kita. Tetapi harapan itu jangan sampai dikecewakan. STM harus memastikan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam setiap kebijakan yang mereka buat, termasuk dalam proses eksplorasi saat ini," tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD Dompu akan turun langsung ke lokasi eksplorasi PT. STM untuk melihat secara langsung aktivitas di kawasan konsesi perusahaan tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan STM masih berada dalam koridor izin eksplorasi yang diberikan dan tidak ada aktivitas produksi terselubung.
"Kami di DPRD akan meninjau langsung lokasi eksplorasi untuk memastikan semuanya sesuai aturan. Ini penting agar masyarakat tidak lagi dibiarkan bertanya-tanya dan mendapatkan informasi yang jelas dari lembaga resmi," ujar Kurnia.[KM02]
Posting Komentar