MATARAM, Kmbali1.com — Mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, resmi dipecat dari institusi Kepolisian Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar di Markas Polda NTB, Senin, 9 November 2026.
Majelis sidang KKEP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Sabrani karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum dan etika profesi kepolisian.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., membenarkan putusan sidang KKEP tersebut. Sidang yang dipimpin oleh Bidpropam Polda NTB itu berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 22.00 WITA.
Dalam persidangan yang dihadiri 10 saksi terungkap. Kasus ini bermula, Sabrani diduga setubuhi seorang tahanan perempuan inisial DR di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Peristiwa itu terjadi pada rentang waktu 28 Juli hingga Agustus, hingga tahanan narkoba titipan jaksa itu hamil.
Selain itu, terungkap pula adanya dugaan konsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu serta rencana pengguguran kandungan terhadap tahanan perempuan tersebut.
“Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, objektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri,” ujar Mohammad Kholid.
Atas perbuatannya, Ipda Sarbani dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Menanggapi putusan PTDH tersebut, yang bersangkutan menyatakan menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
Mohammad Kholid menegaskan, keputusan pemecatan ini merupakan bentuk komitmen pimpinan Polda NTB dalam memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya. (Alon)