KMBali1.Com, Dompu – Pagi-pagi sekali, ketika matahari belum sepenuhnya terbit, Laily Zulkarni (36) sudah harus bersiap meninggalkan rumahnya di Desa Daha. Menumpang mobil truk, tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di Puskesmas Rasa Bou, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu ini menempuh perjalanan menuju Kota Dompu. Di dekapan dadanya, ia menggendong erat sang anak yang masih berusia kurang lebih dua tahun dan sedang dalam kondisi sakit.
Laily merupakan salah satu dari Ratusan peserta aksi Demonstrasi yang berjuang menyuarakan nasibnya pada Senin, 7 September lalu. Pengabdian selama 10 tahun sebagai nakes honorer baru berbuah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) setahun belakangan ini. Status yang ia dapatkan bersama puluhan temannya di puskesmas yang sama tersebut hanya diganjar gaji sebesar Rp175.000 per bulan.
“Alhamdulillah sekarang sudah PW (PPPKPW_red). Gaji saya sebulan hanya Rp175.000, Bang”, tuturnya sambil menenangkan anaknya yang menangis karena sedang Demam.
Sebagai ibu rumah tangga dengan dua anak yang masih balita, besaran penghasilan itu jauh dari kata cukup. Demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, sang suami terpaksa harus merantau ke luar kota.
“Suami merantau di luar kota, pulangnya pada saat libur saja”, ucapnya.
Kondisi dan nasib serupa tidak hanya dirasakan oleh Laily. Di tengah kerumunan massa aksi, terdapat pula Asma (31), seorang bidan asal Desa Hu’u, Kecamatan Hu’u, serta Fahmi (29) dari Desa Rasa Bou, Kecamatan Hu’u, yang turut merasakan himpitan ekonomi dan ketidakpastian status pekerjaan.
Kehadiran para nakes dengan berbagai kondisi personal ini bukan tanpa alasan. Panitia atau koordinator aksi menetapkan aturan ketat yang mewajibkan seluruh PPPK PW dan pihak berkepentingan untuk hadir. Panitia tidak menerima alasan personal, seperti menemani anak yang sakit, kondisi ibu sedang hamil, atau menyusui. Pengecualian hanya diberikan kepada ibu yang baru melahirkan dan menyusui bayi berusia satu bulan. Ketetapan ini diberlakukan demi menunjukkan solidaritas penuh dalam memperjuangkan nasib bersama.
“Iya, harus hadir soalnya panitia bilang tidak terima alasan, supaya bisa menunjukkan solidaritas, katanya. makanya saya juga rela ikut aksi juga hari ini”, jawabnya dengan raut muka agak sedih.
Melalui aksi ini, Laily dan rekan-rekannya berharap nakes serta tenaga teknis mendapatkan prioritas untuk dialihkan statusnya menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai dengan aturan pemerintah terbaru. Mereka menginginkan keadilan agar kebijakan peningkatan status tersebut tidak hanya memprioritaskan tenaga guru saja, tetapi juga menyentuh para nakes yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan. [Oz]