KMBali1.Com, Dompu – Situasi pemerintahan di Kabupaten Dompu tengah menjadi sorotan. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Dompu secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap terkait disharmoni antara Bambang Firdaus dan Sirajudin yang dinilai berdampak pada tata kelola birokrasi serta pelayanan publik.
Dalam siaran pers yang dirilis, SMSI menilai hubungan yang tidak harmonis antara dua pimpinan tertinggi daerah tersebut telah menyebabkan rapuhnya tata laksana pemerintahan. Kondisi ini dikhawatirkan tidak hanya menghambat pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat undang-undang, tetapi juga berpotensi memicu keresahan sosial hingga perpecahan di tengah masyarakat.
Ketua SMSI Kabupaten Dompu, Iwan Sakral, menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menyebut, ketegangan antara kedua figur penting daerah tersebut dapat memicu polarisasi di kalangan masyarakat, khususnya para pendukung masing-masing pihak.
“Disharmoni ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Jika tidak segera diselesaikan, dampaknya bisa meluas, tidak hanya pada pemerintahan, tetapi juga stabilitas sosial masyarakat Dompu,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan, SMSI Kabupaten Dompu menyampaikan sejumlah seruan penting. Pertama, Bupati dan Wakil Bupati diminta untuk menurunkan ego masing-masing demi terciptanya kembali keharmonisan sebagai satu paket kepemimpinan rakyat Dompu.
Kedua, SMSI mendesak Lalu Muhamad Iqbal selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk segera turun tangan sebagai mediator guna mendamaikan kedua pihak. Gubernur diminta tidak bersikap pasif dalam menyikapi konflik tersebut.
Ketiga, SMSI juga meminta perhatian langsung dari Prabowo Subianto agar memanggil kedua pimpinan daerah tersebut untuk melakukan klarifikasi serta mencari solusi terbaik demi mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat Dompu.
Selain itu, SMSI turut mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah.
“Dompu adalah milik bersama. Mari kita jaga bumi Nggahi Rawi Pahu agar tetap aman, tertib, dan nyaman,” tutup Iwan.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa berbagai pihak mulai mendorong rekonsiliasi demi menjaga stabilitas pemerintahan dan keharmonisan sosial di Kabupaten Dompu.[KM]