(dok. Pelantikan KONI)
Dompu, kmbali1.com – Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Dompu kini tengah menjadi sorotan publik. Meski sudah terbentuk sejak awal tahun, kontribusi tim yang digadang-gadang sebagai motor penggerak percepatan pembangunan ini dinilai belum maksimal, khususnya dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam sesi wawancara bersama media, salah satu anggota TP2D, Asrul, menjelaskan bahwa hingga saat ini tim belum memiliki ruang gerak penuh karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum rampung.
“Dasar kerja TP2D itu adalah RPJMD. Jadi selama RPJMD belum ditetapkan, kami belum bisa mem-breakdown langkah-langkah teknis yang sifatnya praktis. Kami fokus dulu membantu penyelesaian RPJMD agar arah pembangunan jelas,” kata Ketua TP2D Asrul, Kamis (31/7) kemarin.
Saat ditanya mengenai jumlah anggota TP2D lama, Asrul menyebut hanya ada empat orang: dirinya, Isnyur Ruslan, Fazrin, dan Ansori. Namun, komposisi ini masih bisa berubah menyesuaikan dengan revisi SK yang saat ini sedang diproses oleh Pemkab Dompu.
“Berdasarkan SK lama 4 orang, rencananya ada perubahan SK seiring dengan Peraturan Bupati yang tengah disusun,” tandasnya
Isu honorarium juga menjadi perhatian publik. Beredar kabar adanya alokasi gaji hingga Rp12 juta per anggota. Namun Asrul menegaskan bahwa sejak SK diterbitkan, TP2D belum menerima satu rupiah pun dari APBD. “Kami bekerja secara sukarela. SK memang ada, tapi kami tidak pernah mengakses dana APBD. Honor itu tidak pernah kami terima,” ujar Ketua Koni yang baru dilantik itu.
Terkait capaian PAD tahun ini yang baru 35 persen dari target Rp130 miliar hingga pertengahan tahun, Asrul mengatakan hal itu di luar kewenangan TP2D. “Urusan PAD itu domainnya TAPD dan OPD terkait. Kami hanya fokus memberi masukan terkait 14 program unggulan Bupati. Kalau diminta memberi masukan soal peningkatan PAD, tentu kami siap berdiskusi,” katanya.
Meski demikian, TP2D mengklaim telah melakukan sejumlah langkah konkret, salah satunya memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan gratis di desa. “Itu bagian dari percepatan pelayanan publik, mendukung visi Dompu Melayani,” jelas Asrul.
Ke depan, TP2D berjanji akan lebih aktif setelah RPJMD selesai dan disahkan. “Visi misi Bupati itu dirancang untuk lima tahun, bukan hanya tahun ini. Begitu RPJMD selesai, kami akan breakdown program-program teknis, termasuk strategi meningkatkan PAD, menekan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tutup Asrul. (Alon)