Dompu, kmbali1.com – Polemik terkait rencana mutasi jabatan di lingkup Pemda Dompu kembali menjadi bahan pembicaraan. Tak sedikit pihak yang menduga adanya tarik ulur kepentingan dalam proses tersebut.
Namun, Bupati Dompu, Bambang Firdaus (BBF), menegaskan bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh tarik ulur kepentingan dalam proses mutasi jabatan di lingkup Pemda Dompu. Hal ini disampaikan saat diwawancarai wartawan di Rumah Dinas Pendopo Bupati, Rabu (3/9/2025).
“Tidak ada tarik ulur kepentingan. Bupati hari ini merdeka. Tidak ada yang mampu menekan atau memengaruhi Bupati. Saya tidak punya beban untuk itu,” tegasnya.
Bupati menyebut mutasi jabatan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan pribadi atau kelompok tertentu. Seluruh proses harus sesuai ketentuan, salah satunya melalui uji kompetensi (ukom) yang menjadi dasar dalam menentukan siapa pejabat yang pantas menempati posisi tertentu.
“Panitia ukom itu ada jumlahnya, ganjil, bisa lima atau sembilan orang. Ada dari internal pemerintah, ada unsur akademisi, dan unsur profesional. Jadi tidak bisa main-main,” jelasnya.
BBF menambahkan, mutasi jabatan di daerah bukanlah keputusan instan yang dapat ditentukan secara sepihak.
BBF juga menepis pandangan bahwa kinerja OPD menurun karena pejabat merasa jabatannya belum pasti. Menurutnya, pejabat harus tetap bekerja optimal sesuai program yang sudah berjalan, sebab penilaian kinerja menjadi salah satu dasar dalam proses mutasi.
“Kalau ada pejabat yang bilang ‘kerjakan saja program yang ada karena saya belum tentu di dinas ini lagi’, itu terlalu jauh. Penilaian kinerja bukan berdasarkan ucapan seperti itu, tetapi berdasarkan capaian kerja yang nyata,” kata Bupati.
Ia menegaskan, mutasi dilakukan untuk menempatkan pejabat yang pantas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan intervensi pihak tertentu.
Dengan penegasan ini, Bupati berharap masyarakat tidak terjebak pada isu-isu spekulatif. Ia memastikan mutasi akan dilakukan murni untuk kepentingan organisasi pemerintahan dan pelayanan publik, bukan karena kepentingan politik atau tekanan pihak luar.[KM02]