Jakarta, KMBali1.Com — Liga Mahasiswa Indonesia Timur (LIMIT Indonesia) yang terdiri dari sejumlah mahasiswa yang berasal dari Indonesia bagian timur kembali turun ke jalan. Dalam aksi jilid dua yang digelar di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (19/6) Kemarin, massa mahasiswa mempertegas tuntutan utama mereka: pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Sumbawa Timur Mining (STM) yang beroperasi di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Tidak seperti aksi pertama yang berlangsung pada awal pekan, kali ini demonstran berhasil menembus pintu Gerbang Kantor Kementerian. Perwakilan massa aksi diterima langsung di ruang kerja oleh Ardi Handoyo, Staf Humas Kementerian ESDM. Pertemuan ini dianggap sebagai sinyal bahwa suara mahasiswa mulai mendapat perhatian dari kementerian.
Dalam orasinya, Ajunnarfid, Koordinator Lapangan Aksi tersebut, menegaskan bahwa aksi kedua ini bukan sekadar pengulangan, melainkan pernyataan keras dari mahasiswa terhadap pelanggaran yang terus terjadi di sektor pertambangan.
“Kami tidak akan berhenti sampai izin PT. STM dicabut. Aksi pertama adalah peringatan, aksi kedua ini adalah penegasan. Jika pemerintah masih mengabaikan, maka aksi ketiga akan lebih besar dan meluas,” tegas Ajun.
LIMIT Indonesia menganggap bahwa PT. STM telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, khususnya Pasal 42 yang mengatur batas waktu eksplorasi maksimal delapan tahun. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa eksplorasi telah berlangsung lebih dari satu dekade dan diperpanjang hingga tahun 2030 melalui pra-studi kelayakan.
Dalam aksi jilid dua ini, LIMIT Indonesia kembali menyuarakan tiga tuntutan utama:
1. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT STM.
2. Penghentian seluruh aktivitas eksplorasi di Kecamatan Hu’u.
3. Penolakan tegas terhadap segala bentuk perpanjangan izin tambang.
Ajun juga menyinggung minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perpanjangan izin tambang, yang dinilai menutup ruang demokrasi dan merugikan masyarakat lokal.
“Jangan sampai pemerintah lebih tunduk pada kekuasaan modal daripada pada suara rakyat yang terdampak langsung,” katanya.
Menanggapi gelombang protes mahasiswa, PT. Sumbawa Timur Mining melalui pernyataan resminya yang masuk di meja redaksi menyebut pihaknya telah menerima seluruh pemberitaan terkait aksi yang digelar mahasiswa.
“Tim kami telah menerima semua berita mengenai aksi ini, terima kasih untuk updatenya,” tulis PT STM dalam pesan resminya Selasa, (17/6) lalu, menanggapi aksi pertama yang digelar pada Senin, (16/6) sebelumnya.
Namun, dalam pernyataan lanjutan, perusahaan menuding bahwa isu-isu yang diangkat oleh massa aksi diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang dinilai memiliki kepentingan terhadap keberadaan investasi STM di Dompu.
“Kami telah menganalisa bahwa kebanyakan isu-isu ini diprovokatori oleh beberapa pihak yang mungkin memiliki atensi tersendiri terhadap keberadaan investasi PT STM di wilayah proyek Hu’u, sehingga kami memutuskan untuk tidak menanggapi hal-hal negatif yang di luar kontrol kami,” lanjut pernyataan tersebut.
PT. STM menegaskan bahwa pihaknya akan tetap fokus pada komitmen untuk bertumbuh dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat, khususnya di wilayah lingkar tambang.
Namun, pernyataan ini justru dinilai mahasiswa sebagai bentuk pengabaian terhadap masalah substansial yang telah berlangsung bertahun-tahun, terutama terkait dampak eksplorasi, ketimpangan manfaat, dan dominasi asing dalam saham perusahaan tambang tersebut.
Ajun, menegaskan bahwa dalam gerakan yang dimotori olehnya saat ini adalah murni gerakan mahasiswa yang menyuarakan keresahan masyarakat kabupaten Dompu khususnya masyarakat lingkar tambang. Dirinya membantah tudingan bahwa aksinya ini ditunggangi oleh pihak – pihak tertentu diluar kepentingan masyarakat.
“Aksi kami murni, dari dana kami sendiri. Fitnahan yang mengatakan bahwa aksi kami ditunggangi adalah cara mereka melemahkan agar kami menjadi kendor. Kami juga paham itu cara lama”. Tegasnya.
LIMIT Indonesia memberi sinyal keras bahwa aksi ketiga tinggal menunggu waktu jika Kementerian ESDM tak kunjung memberikan tanggapan konkret.
“Kami tidak butuh basa-basi birokrasi. Jika suara rakyat diabaikan lagi, maka aksi ketiga akan kami luncurkan dengan kekuatan yang lebih besar,” pungkas Ajun.[KM02]