Dompu, KMBali1.Com – Trend penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada enam bulan pertama tahun ini melemah pada angka Rp. 45,86 M atau 35,27 % dari target total senilai Rp. 130,05 M. Angka penerimaan tahun 2025 merupakan capaian terburuk selama 3 tahun terakhir pada semester yang sama.
Tahun 2023, angka penerimaan PAD Hingga Bulan Juli tercatat sebesar Rp. 45,72 M atau 49,52 % dari total target setahun yang ditetapkan senilai Rp. 92,33 M. Prosentase penerimaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Pada tahun tersebut Penerimaan PAD pada 6 bulan pertama mencapai angka Rp. 124,40 M atau sebesar 71,70 % dari total angka yang ditargetkan dalam satu tahun yakni Rp. 173,49 M.
Namun sayangnya, meski Pemerintah Kabupaten Dompu telah menurunkan angka target penerimaan PAD pada tahun 2025 menjadi Rp. 130,05 M, Bappenda Dompu hanya berhasil mengumpulkan pundi PAD 35,27 % saja dari total target pertahun tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa keterlambatan realisasi PAD akan mengganggu eksekusi program-program unggulan Bupati Bambang Firdaus dan Wakil Bupati Syirajuddin yang menjadi bagian dari visi-misi pembangunan lima tahun ke depan.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Dompu Asrullah kepada sejumlah media Kamis, (31/7) di Kantor Sekretariat KONI Dompu yang berlokasi Puskesmas Kota Lama, siang tadi, menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki ruang gerak pada isu pendapatan.
“Jadi kami dasar kerja TP2D itu dasarnya RPJMD. RPJMD belum ditetapkan,” ujarnya.
Asrullah menambahkan bahwa fokus kerja TP2D saat ini adalah 14 program unggulan Bupati, bukan pada teknis pendapatan daerah.
“Secara umum, di dalam 14 program unggulan Pak Bupati, tidak ada yang menyatakan bahwa PAD harus sekian. Artinya, kami secara teknis tidak banyak membahas tentang itu,” jelasnya.
Meski demikian, ia membuka peluang jika diminta oleh OPD untuk memberi masukan terkait peningkatan PAD.
“Kalaupun nanti OPD memerlukan TP2D untuk memberikan masukan bagaimana meningkatkan PAD, ya kami akan diskusikan. Tapi sejauh ini belum ada permintaan,” tegasnya.
Minimnya peran TPPD ditengah kondisi melemahnya penerimaan PAD semester pertama tahun 2025, mengundang keraguan publik terhadap efektifitas keberadaannya. Apakah RPJMD yang tengah disusun akan mampu menjawab harapan masyarakat akan meningkatnya kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan program unggulan tidak mandek di tengah jalan.[KM02]