Sumbar, kmbali1.com-Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) mulai melaksanakan rehabilitasi lahan pertanian masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi secara serentak di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kamis (15/1/2026).
Pelaksanaan pemulihan lahan pertanian di Sumatera Barat diawali dari Kabupaten Solok, yang ditandai dengan kegiatan groundbreaking perbaikan lahan sawah terdampak bencana. Program ini selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang mengalami kerusakan lahan pertanian.
Kegiatan pemulihan di Kabupaten Solok dipimpin langsung oleh Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, didampingi jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan kondisi lahan sawah serta jaringan irigasi di kawasan Sungai Batang Gawan, dilanjutkan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta penanaman kembali benih padi di lahan yang telah dibersihkan.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan pertanian terdampak bencana di Sumatera Barat mencapai sekitar 4.800 hektare dengan tingkat kerusakan yang beragam. Kerusakan ringan tercatat sekitar 2.000 hektare, kerusakan sedang sekitar 800 hektare, dan kerusakan berat sekitar 2.000 hektare.
“Khusus di Kabupaten Solok, total lahan pertanian yang terdampak mencapai sekitar 1.400 hektare, dengan rincian kerusakan ringan sekitar 1.200 hektare, kerusakan sedang 149 hektare, dan kerusakan berat sekitar 876 hektare,” ujar Sam Herodian. Seperti dikutip padang.tribunnews.com
Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian memprioritaskan penanganan lahan dengan kategori kerusakan ringan dan sedang. Sementara untuk lahan dengan tingkat kerusakan berat, penanganannya akan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Untuk lahan dengan kerusakan ringan dan sedang, kami tangani langsung. Sedangkan lahan dengan kerusakan berat akan dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Selain rehabilitasi sawah, Kementan juga menyalurkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian, pupuk, benih, serta sarana pendukung lainnya,” jelasnya.
Secara teknis, proses pemulihan lahan diawali dengan pengangkatan endapan pasir setebal sekitar 50 sentimeter yang menutupi lahan sawah akibat bencana. Selanjutnya, lahan diperbaiki kembali dengan penambahan tanah dan campuran pupuk agar kesuburan tanah dapat pulih dan siap ditanami kembali.
Secara terpisah, berdasarkan data lapangan, dampak akibat banjir, tercatat telah merusak lahan sawah seluas 98.002 hektare di tiga provinsi, kondisi yang dinilai mengancam produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Dhani Gartina, S.Kom., M.T.
Ia mengungkapkan, dari total lahan terdampak, 48.969 hektare mengalami kerusakan ringan, sementara 20.271 hektare lainnya masuk kategori kerusakan sedang.
“Kerusakan lahan sawah akibat banjir ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada aktivitas tanam, produktivitas petani, hingga ketahanan pangan masyarakat,” ujar Dhani Gartina, kepada kmbali1.com pada Jum’at (16/1/2016).
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat, terukur, dan berkelanjutan dalam melakukan rehabilitasi serta pemulihan lahan pertanian di wilayah terdampak bencana. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas sektor pertanian nasional.
Sebagai tahap awal, ia menjelaskan bahwa Kementan merencanakan rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang seluas 13.708 hektare.
Program ini akan dilaksanakan di Provinsi Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare, dengan waktu pelaksanaan pada Januari hingga Februari 2026.
Dhani menambahkan, rehabilitasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan lahan pascabencana, sehingga petani dapat segera kembali berproduksi dan siklus tanam tidak terganggu.
“Kami optimistis langkah awal ini akan berdampak positif bagi keberlanjutan produksi pertanian di daerah terdampak,” pungkasnya. (Alon)