Dompu, kmbali1.com – Peta pertarungan menuju “kursi-kursi basah” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu memasuki babak paling menentukan. Sebanyak 38 pejabat terbaik daerah kini tengah beradu kapasitas, pengalaman, dan gagasan dalam Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 yang berlangsung maraton hingga larut malam, Sabtu (30/5/2026).
Lelang jabatan kali ini tak hanya agenda rutin pengisian posisi kosong. Di balik proses seleksi itu, justru persaingan ketat memperebutkan jabatan-jabatan yang memiliki pengaruh besar terhadap arah birokrasi, pelayanan publik, hingga pembangunan daerah.
Dari seluruh posisi yang dibuka, jabatan Asisten Administrasi Umum Setda Dompu menjadi daya tarik dengan jumlah pelamar terbanyak. Sebanyak 12 pejabat bersaing memperebutkan satu kursi yang dikenal sebagai salah satu pusat kendali administrasi pemerintahan.
Mereka adalah Abdul Suhud, Muh. Mujahidin, Furkan, Juliadin, Mahjulan, Rasulluddin, Soekarno, Sukardin, Taufik, Muhammad Adhar, Muhamad Iksan, dan Syahudin Abi.
Tingginya minat terhadap jabatan tersebut bukan tanpa alasan. Asisten Administrasi Umum memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan urusan organisasi, kepegawaian, perlengkapan, hingga tata kelola pemerintahan daerah. Posisi ini juga menjadi salah satu motor penggerak reformasi birokrasi yang menentukan efektivitas kerja aparatur sipil negara.
Persaingan sengit juga terjadi pada jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM). Enam pejabat tercatat ikut berkompetisi, yakni Efendi, Mohammad Fadilah, Syarifuddin, Zainal Afrodi, Drs. Azuardana, dan Subari.
BKD dan PSDM selama ini dikenal sebagai “jantung birokrasi” karena menjadi pusat pengelolaan manajemen ASN, mulai dari promosi, mutasi, hingga pengembangan kompetensi pegawai. Jabatan ini memiliki pengaruh besar terhadap kualitas sumber daya aparatur dan arah reformasi birokrasi Kabupaten Dompu ke depan.
Namun perhatian publik tampaknya paling banyak tertuju pada perebutan kursi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda). Sebanyak delapan pejabat ikut meramaikan kontestasi untuk memperebutkan jabatan yang kerap disebut sebagai salah satu “kursi panas” di lingkungan Pemkab Dompu.
Mereka adalah Dwi Erza Zily Surya Dharma, M. Karwapi, Muhamad Andi Prasetio, Muhammad Tajudin, Nurrahmawati, Sayid Abdullah, dr. Laela Soraya, dan Irin Haeryah.
Bappenda menjadi salah satu posisi paling strategis karena berhubungan langsung dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah tuntutan peningkatan kemandirian fiskal daerah, kepala Bappenda dituntut mampu menghadirkan inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan daerah.
Dengan rasio delapan peserta untuk satu jabatan, persaingan menuju kursi Bappenda menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam seleksi tahun ini.
Tak hanya itu, sejumlah OPD strategis lainnya juga menghadirkan persaingan menarik. Jabatan Kepala Badan Kesbangpol diperebutkan Edyson dan Zulkarnain. Kepala BPBD diikuti Agus Irawan, Sukarman, Wan Muhtajun, dan Rini Nurdhaniah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan diikuti Abdul Khair. Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM diperebutkan Putra Agung Eko Iwinduarta dan Rahmat Hidayat.
Adapun jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diperebutkan David, Muhamad Susatio, dan Suparman. Posisi ini selama ini dikenal sebagai salah satu jabatan paling bergengsi karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur daerah, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, irigasi hingga fasilitas publik lainnya.
Seleksi berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 23.50 WITA melalui tahapan wawancara yang digelar Panitia Seleksi. Para peserta dituntut menunjukkan kemampuan kepemimpinan, integritas, rekam jejak, serta visi pembangunan yang akan mereka jalankan jika dipercaya menduduki jabatan tersebut.
Plt Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH, dikonfirmasi, Sabtu (30/5) menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menggunakan sistem yang terukur.
“Aturan yang berlaku menjadi acuan dalam proses pengisian JPT Pratama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penilaian peserta dilakukan melalui empat tahapan utama dengan bobot yang telah ditetapkan, yakni seleksi administrasi dan rekam jejak sebesar 20 persen, assessment center 25 persen, penulisan makalah 20 persen, serta wawancara sebesar 35 persen. (Alon)