DOMPU, kmbali1.com – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu hingga pertengahan tahun 2026 masih menjadi perhatian. Di tengah target PAD mencapai Rp189 miliar. Realisasi pendapatan daerah hingga Juni ini baru dikisaran 20 persen.
Setengah tahun belum berlalu, PAD masih terseok mengejar target. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Dompu menilai perlambatan realisasi PAD tahun ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat teknis maupun kondisi ekonomi secara umum.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappenda Kabupaten Dompu, Farid Anshari, SE., M.Si, mengakui bahwa realisasi PAD tahun 2026 memang mengalami perlambatan dibandingkan yang diharapkan.
“Terkait pencapaian realisasi PAD yang baru tercapai lebih kurang di angka 20 persen, memang harus diakui untuk tahun ini melambat,” ujar Farid saat dikonfirmasi, Jumat (19/6/2026).
Menurut Farid, salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya capaian PAD berasal dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ia menjelaskan bahwa proses pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mengalami keterlambatan karena adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang harus dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Untuk PBB-P2, proses pencetakan SPPT baru berjalan minggu ini. Keterlambatan itu karena ada perintah melakukan penyesuaian kembali NJOP oleh Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Selain itu, Farid juga mengatakan penetapan target PAD bukan berdasarkan anasila Bappenda melainkan bidang anggaran BPKAD.
“Penetapan target Itu tidak berdasarkan analisa potensi dari kami Bappenda melainkan oleh bidang anggaran BPKAD,” katanya.
Faktor lain yang turut memengaruhi realisasi PAD adalah capaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut Farid, penerimaan dari sektor tersebut sangat bergantung pada aktivitas transaksi ekonomi masyarakat.
“BPHTB pencapaiannya juga dipengaruhi kondisi transaksi ekonomi daerah yang agak melemah, salah satunya karena dampak kebijakan efisiensi anggaran,” ujarnya.
Farid menambahkan, perlambatan PAD tidak bisa dilepaskan dari kondisi perekonomian daerah yang turut terdampak oleh berkurangnya belanja pemerintah. Menurutnya, sejumlah objek pajak daerah sangat sensitif terhadap perputaran uang yang berasal dari belanja pemerintah.
“Secara substansi, pencapaian PAD yang melambat juga karena kondisi belanja pemerintah yang banyak dipangkas. Objek-objek pajak yang sifatnya kondisional sangat rentan dipengaruhi oleh kebijakan belanja pemerintah,” katanya.
Ia menyebut beberapa sektor yang terdampak antara lain pajak hotel, pajak restoran atau rumah makan, pajak hiburan, pajak tenaga listrik, hingga pajak sarang burung walet.
Meski realisasi PAD masih berada di bawah target, Bappenda optimistis masih terdapat peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah pada semester kedua tahun ini. Optimalisasi penagihan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan basis data objek pajak menjadi beberapa langkah yang akan terus dilakukan.
“Yang utama juga mulai tahun ini kami dengan pihak Bank NTB sudah menandatangani MoU terkait digitalisasi pada semua objek pajak (9 objek pajak) , mulai dari pendataan nya sampai ke penetapan dan pelaporan,” cetusnya.
Dengan waktu sekitar enam bulan tersisa hingga akhir tahun anggaran, kemampuan pemerintah daerah menggenjot pendapatan akan menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai rencana.
Berhasil atau tidaknya pencapaian target PAD tahun 2026 nantinya akan menjadi ukuran sejauh mana strategi pengelolaan pendapatan daerah mampu beradaptasi di tengah tantangan ekonomi dan kebijakan efisiensi yang sedang berlangsung.
“Kalau masalah realisasi adalah fluktuatif, tapi insha Allah biasa nya tercapai di semester atau triwulan IV. Kecuali PBB-P2 dan BPHTB, sebabnya ke dua objek pajak tersebut di targetkan tidak sesuai potensi yang ada,” pungkasnya. (Alon)