Ratusan Honorer Non-Database BKN Dompu Mengadu ke DPRD, Tolak Dirumahkan dan Minta Kuota PPPK Paruh Waktu.
Kmbali1.com, Dompu – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-Database BKN Kabupaten Dompu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dompu, Kamis (18/12).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan atas kepastian status dan masa depan karier mereka.
Dalam orasinya, para honorer mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Dompu agar segera mengusulkan penambahan kuota honorer non-database ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sehingga mereka dapat terakomodir dalam skema PPPK Paruh Waktu tahun 2025.
Rati, salah seorang honorer di Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, menyampaikan harapannya agar namanya dapat masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semoga kami bisa terdata di BKN dan diusulkan ke Kemenpan RB agar dapat masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu tahun 2025 ini,” ujarnya.
Harapan serupa disampaikan Burhanuddin, honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu yang telah mengabdi selama tiga tahun. Ia berharap pengabdiannya tidak berakhir sia-sia.
“Mudah-mudahan dari permintaan penambahan kuota ini, kami bisa tercover dalam skema PPPK Paruh Waktu,” pungkasnya.
Aliansi honorer menegaskan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam postur dan struktur APBN/APBD, tidak diperkenankan adanya tenaga honorer yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Atas dasar itu, mereka meminta pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja anggaran demi menjamin kesejahteraan, kepastian status, serta keberlangsungan karier tenaga honorer non-database BKN di Kabupaten Dompu.
Dalam tuntutannya, Aliansi Honorer Non-Database BKN Kabupaten Dompu secara tegas menolak dirumahkan maupun di-PHK. Selain itu, mereka juga meminta tim investigasi terkait pendataan honorer agar segera mengumumkan hasil temuan secara terbuka dan transparan kepada publik.
Pantauan langsung, Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, sembari menunggu respons konkret dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Dompu atas tuntutan mereka. (Alon)