KMBali1.Com, DOMPU – Proses seleksi terbuka (selter) pengisian jabatan eselon II di Kabupaten Dompu yang belakangan menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak, kini diklaim telah memasuki tahap akhir. Kepala BKPSDM Dompu Asrarudin, SH memastikan seluruh tahapan krusial sudah diselesaikan dan pengumuman hasil tinggal menunggu waktu.
Dalam wawancara dengan kmbali1.com, Senin, (27/4) Kemarin, Asraruddin menyebut bahwa seluruh kendala yang sebelumnya menghambat proses kini telah terurai. “Sudah clear semua, mudah-mudahan dalam minggu ini bisa kita umumkan. Paling lambat pekan depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama sebelumnya adalah persoalan asesor yang digunakan dalam uji kompetensi. Perubahan regulasi yang mensyaratkan asesor harus memiliki akreditasi A membuat tim harus mencari alternatif baru.
“Asesor yang di Mataram tidak bisa dipakai lagi karena akreditasinya masih B. Sekarang syaratnya harus A, jadi kita harus cari yang sesuai,” jelasnya.
BKPSDM kemudian menjajaki beberapa opsi, termasuk asesor dari Bandung hingga Mahkamah Agung. Namun, pertimbangan efisiensi anggaran membuat pilihan akhirnya mengarah ke asesor dari Bali yang dinilai lebih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Dengan kondisi anggaran, yang memungkinkan itu asesor dari Bali. Dan itu sudah kita sepakati,” tambahnya.
Meski demikian, tahapan belum sepenuhnya selesai. BKPSDM masih harus melaporkan hasil tersebut kepada Bupati Dompu serta menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum pengumuman resmi dilakukan.
“Kalau rekomendasi dari BKN sudah keluar, kita rapatkan dengan panitia seleksi, baru kita buka pengumuman,” katanya.
Di tengah hiruk-pikuk proses selter ini, kalangan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap kecepatan dan transparansi hasil. Pasalnya, sejumlah posisi strategis di OPD masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yang secara kewenangan memiliki keterbatasan.
Kondisi ini membuat efektivitas kinerja organisasi belum sepenuhnya optimal. Karena itu, percepatan penetapan pejabat definitif dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih stabil.
Pernyataan “semua sudah clear” dari BKPSDM kini menjadi penanda bahwa proses yang sempat berlarut telah mencapai ujungnya. Namun, Warga Dompu tetap menunggu pembuktian melalui pengumuman resmi yang dijanjikan paling lambat pekan depan.[KM02]