KMBali1.com, Dompu – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, memastikan Pemerintah Kabupaten Dompu akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja aparatur yang terlibat dalam pengumpulan pendapatan daerah.
Pernyataan itu disampaikan di tengah masih rendahnya realisasi PAD Kabupaten Dompu pada semester pertama tahun 2026.
Dalam wawancara dengan KMBali1.com Kamis, (18/6) Pagi Kemarin, Bambang Firdaus mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang terus membaik belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi peningkatan pendapatan daerah.
“Sangat perlu, dilakukan Evaluasi” tegas Bambang saat ditanya mengenai perlunya evaluasi terhadap upaya peningkatan PAD.
Menurutnya, pemerintah daerah akan meninjau kembali seluruh sumber pendapatan yang ada dan melakukan penyesuaian kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi.
“Jadi kita coba melihat kembali, mempertimbangkan kembali semua aspek-aspek yang menjadi sumber pendapatan kita. Selama itu tidak bertentangan dengan regulasi dan ketentuan, akan coba kita pertimbangkan untuk kita menyesuaikan di hari ini,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa digitalisasi akan menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Kemudian kita rapikan, kemudian digitalisasi itu untuk mengurangi daripada kebocoran-kebocoran. Nah, ini semua harus kita lakukan,” katanya.
Bupati: PAD Bukan Tanggung Jawab Bapenda Semata
Meski mengakui perlunya evaluasi, Bambang menegaskan bahwa persoalan rendahnya PAD tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dompu. Menurutnya, peningkatan PAD merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD yang memiliki sumber-sumber penerimaan daerah.
“Masalah PAD ini tidak boleh juga kita titip beratkan kepada Bapenda sebenarnya. Bapenda ini kan hanya mengumpul. Jadi ini kerja bareng, kerja sinergitas seluruh pemerintah yang terkait dalam hal ini pengumpul-pengumpul PAD,” jelasnya.
Namun data APBD 2026 menunjukkan sejumlah komponen PAD yang menjadi kewenangan langsung Bappenda masih jauh dari target. Hingga Juni 2026, realisasi PAD Kabupaten Dompu baru mencapai Rp.14,86 miliar atau sekitar 7,3 persen dari target Rp189,25 miliar.
Khusus untuk sektor pajak daerah yang menjadi salah satu tugas utama Bapenda, realisasinya baru mencapai Rp.11,95 miliar atau sekitar 23,06 persen dari target Rp.51,75 miliar. Sementara retribusi daerah baru terealisasi Rp1,58 miliar atau sekitar 25,88 persen dari target Rp.6,12 miliar.
Harapan Tinggi, PAD Malah Turun
Pernyataan Bupati mengenai pentingnya peningkatan PAD juga menarik jika dibandingkan dengan tren realisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data APBD Kabupaten Dompu:• Tahun 2024 PAD meningkat menjadi Rp211,36 miliar.
• Tahun 2025 PAD justru turun menjadi Rp137,99 miliar.
• Tahun 2024 PAD meningkat menjadi Rp211,36 miliar.
• Tahun 2025 PAD justru turun menjadi Rp137,99 miliar.
Penurunan tersebut terjadi ketika pemerintah daerah sedang membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar untuk menghadapi berbagai tekanan anggaran, termasuk kebijakan efisiensi transfer dari pemerintah pusat.
Secara Terpisah, Kepala BPKAD Dompu Muhammad Syahroni menyatakan Pemda Dompu menaruh harapan besar terhadap peningkatan PAD. Dikatakan pula, PAD merupakan salah satu sumber yang sangat diharapkan oleh Pemda untuk menambah ruang gerak neraca keuangan Pemda ditengah kebijakan Efisensi yang berakibat adanya pemotongan Anggaran transfer Daerah (TKD).
“kita tetap optimis, namun kita harus realistis juga. Artinya kan disitu ada, misalnya bicara pendapatan, ada PAD yang kita berharap banyak PAD itu meningkat atau minimal sama dengan tahun sebelumnya”, Kata Syahroni.
Melihat fenomena belakangan ini yang menunjukkan lambannya pergerakan serapan PAD, pihaknya terpaksa harus menyiapkan strategi penghematan lebih lanjut.
“Seandainya tambahan pendapatan yang sudah ditargetkan di APBD murni itu kita perkirakan tidak akan tercapai, tentu akan ada langkah – langkah dari Pemerintah, seperti rasionalisasi belanja, kemudian kita prioritaskan program prioritas”, jelasnya.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu justru terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS Dompu yang dirilis Bulan April 2026 lalu, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dari 3,62 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen pada 2025.
Bupati menyebut pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan UMKM.
“Walau pada posisi fiskal kita sangat terbatas, tapi ekonomi masyarakat kita mampu tetap bertahan, bertumbuh malah di hari ini,” katanya.
Kondisi ini memunculkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, yakni bagaimana mengubah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masyarakat menjadi peningkatan PAD yang mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Karena itu, evaluasi terhadap sistem pengelolaan pendapatan daerah, kinerja OPD penghasil PAD, serta efektivitas pemungutan pajak dan retribusi diperkirakan akan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Dompu dalam waktu dekat. (Oz)